Tugas - Perekonomian Indonesia

Nama         : Satria Bayu Suseno
NPM         : 2A213281
Kelas         : 1EB24

                                 KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

                      PADA MASA PEMERINTAHAN SBY

 

 Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. dengan pendapatan nasional per tahun indonesia mampu memberikan kemajuan, ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini.salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi.

Berikut ini kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY dari berbagai bidang :

1)      Politik

Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia hingga tahun ini.

2)      Hukum

Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak).

3)      Ekonomi

Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.

4)      Pendidikan

Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

5)      Sosial

Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.

6)      Budaya

Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain.

1. Ciri Khas Perekonomian Indonesia

UUD 1945 merupakan suatu pedoman kehidupan bangsa, yang di dalamnya termasuk pula kehidupan perekonomian Indonesia. Tentang kehidupan perekonomian Indonesia ini tercantum di UUD 1945 Bab XIV pasal 33 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak  dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia bukanlah sistem ekonomi yang didasarkan pada keuntungan pribadi semata-mata, akan tetapi mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jadi sistem ekonomi di Indonesia yang paling diutamakan adalah sistem ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam sistem ekonomi ini semua warga negara dapat berperan serta secara aktif dalam berbagai kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi yang demikian dikenal dengan nama sistem demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi merupakan ciri khas perekonomian di Indonesia yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang ditetapkan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993

Dari segi ekonomi ada 5 ciri khas Sistem Ekonomi Pancasila yaitu:

1. Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaanperusahaan negara dan perusahaan-perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada azaskekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada azas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan. 
2. Memandang manusia secara utuh. Manusia bukan semata-mata homooikonomikus tetapi juga social man   and religious man, dan sifat manusia terakhir ini dapat dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak kagiatan duniawi (ekonomi).
3.  Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau kemerataan sosial.
4. Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. 
5. Dari segi kelembagaan yuridis, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuannya selalu didasarkan pada hukum (oleh karena Republik Indonesia adalah suatu negara hukum) dan melaksanakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomiyang menjadi dasar dan tujuan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila mempunyai cita-cita positif dan negatif.

2. Sasaran Pembangunan Ekonomi pada Periode ini 

          Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengajak para pimpinan daerah menetapkan sasaran pencapaian pembangunan yang realistis di daerah masing-masing. percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Presiden juga meminta para kepala daerah untuk mengintegrasikan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah disusun pemerintah bersama dunia usaha dengan keseluruhan rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
       SBY menyambut baik niat para pimpinan daerah menggunakan semaksimal mungkin anggaran daerahnya untuk meningkatkan pembangunan. Tapi, SBY minta pimpinan daerah memastikan, ketika melaksanakan proyek ekonomi tertentu maka hasil pembangunan itu langsung mengakibatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan tetap tidak merusak lingkungan. "Itulah empat sasaran yang jadi sasaran pembangunan ekonomi kita. Pro pertumbuhan, pro penciptaan lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan dan pro kelestarian lingkungan.
 

3. Prioritas pembangunan indonesia 

            Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Djoko Udjianto mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada RAPBN tahun 2014, DPR dan Pemerintah telah menyepakati 11 prioritas nasional. 

1. Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akan diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat dan di daerah. 
2. Prioritas kedua, pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejehteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan. 
3. Prioritas ketiga, kesehatan, melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif."Sehingga secara keseluruhan dan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran millinnium development goal (MDGs) tahun 2015," 
4. Prioritas keempat, penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro-rakyat, peningkatan kualitas dan dan perlusan kebijakan afirmatif untuk penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
5. Prioritas kelima, ketahanan pangan yang diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan ikan. Lalu, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan. 
6. Prioritas keenam, infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung peningkatan daya saing sektor riill dan meningkatkan Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS), dalam penyediaan infrastruktur. 
7. Prioritas ketujuh, iklim investasi dan iklim usaha melalui perbaikan kapasitas hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kebijakan ketenagakerjaan. 
8. Prioritas kedelapan, pembangunan ketahanan energi dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), efisiensi konsumsi dan penghematan energi serta meningkatkan produksi dan pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis. 
9. Prioritas kesembilan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ditekankan pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan disertai upaya pengelolaan risiko bencana dan dampak perubahan iklim global. 
10. Prioritas kesepuluh, daerah tertinggal, terdepan, terluar,dan pasca konflik  dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterisolasian daerah perbatasan, pulau terluar, terpencil, dan pesisir serta pecepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. 
11. Prioritas kesebelas, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dimaksudkan dalam rangka  pengembangan dan perlindungan kebhinnekaan budaya, karya seni, serta untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan tiga prioritas nasional lainnya adalah :

1. prioritas bidang politik, hukum dan keamanan, yang diarahkan untuk memantapkan kondisi aman dan damai, pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi yang antara lain dilakukan dengan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pendayagunaan industri pertahanan nasional dan peningkatan perlindungan WNI/BHI, penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi, pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor, pengembalian aset, peningkatan kepastian hukum dan perlindungan HAM, serta peningkatan peran RI dalam mewujudkan perdamaian dunia. 
2. prioritas bidang perekonomian dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan industri manufaktur, peningkatan kerja sama ekonomi internasional, pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia serta peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah.
3. prioritas bidang kesejahteraan, dimaksudkan untuk pembangunan bidang kepariwisataan, agama,  kepemudaan, olahraga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Tiga Sektor Ditargetkan Jadi Pertumbuhan Ekonomi 

      Pemerintah menargetkan kedepan sektor manufaktur, sektor perdagangan dan hotel, serta sektor transportasi dan komunikasi akan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh dikisaran 4 persen - 4,5 persen,  dengan ini akan memacu pertumbuhan ekspor pada kisaran 11,7 persen - 12,1 persen meningkat dari tahun ini yang diperkirakan hanya 9,9 persen. Dengan pemulihan global ini, sambungnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 6,8 persen - 7,2 persen akan di topang oleh 3 sektor utama yaitu sektor manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi dan komunikasi.

5. Hasil pembangunan perekonomian

            Menurut BPS, pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen. Adapun sektor dengan pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalian sebesar 1,34 persen. “Produk domestik bruto tanpa migas tahun lalu tumbuh 6,25 persen,” demikian keterangan tertulis BPS Menurut BPS, PDB Indonesia pada 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan Rp 2.770 triliun. Per triwulan, PDB Indonesia pada kuartal IV 2013 turun 1,42 persen dibandingkan kuartal III 2013. Namun, jika dibandingkan kuartal IV 2012, PDB pada kuartal IV 2013 naik 5,72 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari sisi pengeluaran, yakni komponen ekspor barang dan jasa, naik sebesar 5,3 persen. Konsumsi rumah tangga naik 5,28 persen, konsumsi pemerintah naik 4,87 persen, serta pembentukan modal tetap bruto naik 4,71 persen. Adapun komponen impor mengalami pertumbuhan 1,21 persen.

            Menteri Keuangan  optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 dapat mencapai 6,3 persen hingga 6,8 persen, walaupun pada tahun 2013 ini kondisi perekonomian masih belum pulih dari krisis dunia. “Pertumbuhan ekonomi dunia itu diperkirakan masih pada kisaran 3,5 persen. Kita meyakini kalau petumbuhan ekonomi dunia di bawah 4 persen, itu menunjukkan bahwa secara umum dunia ini masih krisis,”  Menkeu menambahkan, ekonomi Indonesia pada tahun depan akan terbantu oleh adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. "Pada 2014 kita akan terbantu antara lain karena adanya Pemilu, biasanya menjadi satu pendukung bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi ini semua sudah diperhitungkan dan kita pastikan masih ada pada kisaran yang kami sebutkan tadi," pungkas Menkeu.

            Secara umum kondisi perekonomia Indonesia baik dan kuat. Ini terlihat dari berbagai tanggapan pada pertemuan di G20, APEC, ASEAN, bahkan di East Asia Summit. Mereka Memberikan apresiasi dan tetap confidence terhadap kondisi Indonesia," katanya. Hal tersebut juga terlihat saat pemerintah mengeluarkan sukuk global. "Meski kita masih belum masuk ke investment grade, tapi kita bias mendapatkan yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang investment grade," ucapnya. Oleh sebab itu, Menkeu menilai melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh faktor internal perekonomian
            Indonesia. "Tapi merupakan dampak dari perkembangan kondisi perekonomian global," jelasnya. Meski demikian, Menkeu mengakui bahwa perkembangan kondisi perekonomian dunia yang melambat tentu berpengaruh dan memberikan sentimen. "Kondisi
pasar tak terhindar dari tekanan akibat adanya perkembangan seperti proses rekapitalisasi krisis dan bailout di Eropa memberikan sentimen negatif terhadap pasar, dan juga keluarnya indikator-indikator ekonomi itu kan tentu bias berpengaruh," urai Menkeu. Terkait penerimaan dan belanja negara, Menkeu menjelaskan, secara persentase lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. "Namun harus kita akui ada komponen yang menyolok, yaitu dari pengeluaran yang non K/L, karena ada cost subsidi yang jumlahnya juga cukup besar," jelasnya.

Sumber :

http://blogbelajar-pintar.blogspot.com/2014/01/makna-dan-ciri-utama-ekonomi-negara-kita.html
http://linabr3.blogspot.com/2012/07/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_09.html

http://www.slideshare.net/agustaws/ekonomi-pancasila-dan-ekonomi-sosialis

http://perspektifdii.blogspot.com/2012/05/karakteristik-perekonomian-indonesia.html

http://www.rmol.co/read/2011/04/28/25529/SBY-Tegaskan-Empat-Sasaran-Pembangunan-Ekonomi-

http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/02/140205_indonesianeconomy_bisnis.shtml